GMPK DPD BANTEN TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI TNUK KE ALAS PURWO DAN DESAK CABUT IZIN PT CSD SECARA PERMANEN

Terkini 18 Nov 2026 12:02 • 6 min read • 5 views • By Amin

Share berita ini

GMPK DPD BANTEN TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI TNUK KE ALAS PURWO DAN DESAK CABUT IZIN PT CSD SECARA PERMANEN
Banten, 18 November 2026 - Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo buk...



Banten, 18 November 2026 - Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo bukan sekadar isu teknis konservasi. Ini adalah upaya yang berpotensi merusak ekosistem, mengkhianati identitas kultural Banten, dan membuka celah bagi kepentingan ekonomi yang mengancam kawasan sakral. Sebagai Sekretaris Jenderal GMPK DPD Banten, kami menyatakan penolakan tegas. Badak Jawa tidak boleh dipindahkan, dan izin penambangan PT Cibaliung Sumberdaya (CSD) harus dicabut secara permanen.


*Mengapa Pemindahan Badak Jawa Tidak Boleh Dicoba-coba?*


Badak Jawa hanya tersisa di satu habitat alami di dunia: Ujung Kulon. Populasi yang sangat terbatas (sekitar 75–100 ekor) menjadikan setiap individu sangat berharga. Memindahkannya ke Alas Purwo tanpa kajian ilmiah yang matang dan transparan adalah tindakan ceroboh yang mengabaikan fakta lapangan.

Pertama, risiko biologis dan teknis terlalu tinggi. Proses penangkapan, pembiusan, pengangkutan lintas pulau, dan adaptasi di habitat baru memicu stres ekstrem. Pengalaman nyata sudah ada: badak bernama Musofa yang ditranslokasi ke area studi di Ujung Kulon pada 2025 mengalami penurunan kondisi kesehatan drastis dan mati. Pakar konservasi dan WWF Indonesia berulang kali memperingatkan bahwa translokasi satwa sebesar ini berisiko menyebabkan cedera, gagal organ, capture myopathy, bahkan kematian. Habitat Alas Purwo memiliki karakteristik iklim dan vegetasi yang berbeda. Ketersediaan pakan, kubangan, dan ruang jelajah belum teruji secara menyeluruh. Memaksakan pemindahan sama saja dengan mempertaruhkan nyawa satwa yang sudah diambang kepunahan.

Kedua, alasan yang sering dikemukakan ancaman aktivitas Gunung Anak Krakatau jauh dari masuk akal jika dijadikan dasar utama pemindahan. TNUK bukan dataran rendah yang sepenuhnya rentan. Kawasan ini memiliki topografi yang beragam, termasuk area berbukit dan pegunungan seperti Gunung Honje yang memiliki elevasi lebih tinggi. Badak Jawa tidak hanya berada di zona pesisir rendah. Jika benar alasan utamanya adalah ancaman tsunami atau dampak aktivitas Anak Krakatau, maka yang harus mendapat perhatian prioritas justru adalah wilayah pesisir dataran rendah yang jauh lebih rentan dan dihuni manusia.

Kecamatan Sumur dan Panimbang, serta kawasan pesisir sekitarnya di Kabupaten Pandeglang, berada di dataran rendah yang langsung menghadap Selat Sunda. Di kawasan pesisir tersebut terdapat puluhan ribu jiwa, bahkan diperkirakan mencapai sekitar 80 ribu jiwa yang hidup dan beraktivitas setiap hari. Mereka justru berada di garis depan ancaman tsunami. Jika pemerintah serius memikirkan risiko bencana dari Anak Krakatau, maka fokus utama seharusnya adalah memperkuat sistem peringatan dini, jalur evakuasi, infrastruktur mitigasi, dan perlindungan masyarakat di Sumur, Panimbang, dan wilayah pesisir lainnya. Bukan malah memindahkan satwa langka yang habitatnya sudah terbukti mampu bertahan selama ratusan tahun, termasuk pasca letusan Krakatau 1883.

Memindahkan badak dengan dalih “menyelamatkan dari bencana” sementara mengabaikan ratusan ribu warga yang tinggal di dataran rendah pesisir adalah bentuk inkonsistensi yang mencolok. Ini menunjukkan bahwa alasan bencana lebih terdengar seperti justifikasi daripada analisis risiko yang objektif.

Ketiga, Ujung Kulon adalah benteng terakhir yang telah terbukti mampu mempertahankan populasi badak Jawa selama puluhan tahun, termasuk setelah letusan Krakatau 1883. Solusi yang benar adalah memperkuat konservasi in-situ: meningkatkan patroli, memperluas koridor habitat di sekitar kawasan, memperbaiki pengelolaan ancaman penyakit dan perburuan, serta membangun mitigasi bencana yang serius. Memindahkan satwa hanya karena khawatir tsunami atau erupsi adalah solusi jalan pintas yang mengalihkan tanggung jawab dari perlindungan habitat asli.


*Ujung Kulon Bukan Sekadar Hutan: Ia adalah Tapak Bersejarah dan Sakral*


Alasan paling mendasar mengapa Badak Jawa tidak boleh dipindahkan terletak pada dimensi sosial, budaya, dan historis yang membuat Ujung Kulon sangat sakral bagi masyarakat Banten.

Bagi Kesultanan Banten dan masyarakat adat, Badak Jawa adalah ikon identitas dan kebanggaan yang telah melekat sejak masa kesultanan. Memindahkannya keluar Banten sama dengan mencabut jati diri daerah. Masyarakat Baduy memiliki hubungan spiritual yang sangat kuat. Mereka secara rutin melaksanakan ritual adat di Sanghyang Sirah dan Gunung Honje setiap tiga tahun. Bagi mereka, badak di kawasan itu bukan satwa biasa, melainkan bagian dari sejarah dan filosofi leluhur. Kepala Desa Kanekes Jaro Oom dengan tegas menyatakan bahwa keberadaan badak memiliki kaitan dengan asal-usul leluhur Baduy dan tidak boleh dipindahkan.

Secara arkeologis, Ujung Kulon menyimpan jejak peradaban kuno. Temuan kepala arca, batu pion, dan lulumpang yang diidentifikasi sebagai peninggalan Hindu Saiwa abad ke-7 Masehi menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan salah satu titik awal pengaruh budaya India di tanah Jawa. Ada mitos dan kepercayaan lokal yang mengaitkan kawasan ini dengan petilasan Prabu Siliwangi dan pusat energi spiritual. Ujung Kulon adalah tanah titipan leluhur, bukan lahan kosong yang bisa diatur sesuai kepentingan sesaat.

Dari sisi sosial, Badak Jawa adalah kebanggaan Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten. Masyarakat setempat merasa memiliki dan menjaga satwa ini. Pemindahan akan memutus hubungan emosional dan kultural yang sudah berakar ratusan tahun. Ini bukan soal “satwa bisa dipindah”, melainkan soal menghormati kedaulatan kultural dan sejarah suatu daerah.


*Mengapa Izin PT CSD Harus Dicabut Permanen?*


Isu pemindahan badak muncul bersamaan dengan spekulasi mengenai potensi pertambangan di sekitar Ujung Kulon. PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), pernah beroperasi di Cibaliung, Pandeglang, sejak 2010 hingga 2022 di area sekitar 1.340 hektare yang berada di luar tapi berdekatan dengan TNUK. Izin Usaha Pertambangan (IUP) CSD dicabut oleh BKPM pada 2022, dan perusahaan masuk tahap pascatambang. Namun, laporan tahunan Antam masih mencatat adanya upaya keberatan dan pemulihan izin hingga 2026.

Meski Antam menyatakan tidak memiliki rencana membuka kembali kegiatan di lokasi tersebut, fakta bahwa proses pemulihan izin masih berjalan dan adanya penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Ujung Kulon menimbulkan kecurigaan yang wajar. Kawasan yang memiliki nilai sakral, historis, dan ekologis setinggi Ujung Kulon tidak boleh dibiarkan dalam status “bisa dibuka kembali” sewaktu-waktu.

Pencabutan izin secara permanen diperlukan karena:

1. Untuk menghilangkan sama sekali ancaman gangguan habitat badak dari aktivitas pertambangan atau eksplorasi di masa depan.

2. Untuk melindungi kawasan yang memiliki nilai budaya dan spiritual tinggi dari tekanan ekonomi ekstraktif.

3. Untuk memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi masyarakat adat serta pelaku konservasi bahwa negara berpihak pada pelestarian, bukan pada potensi keuntungan jangka pendek.

Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan DPD Banten melihat isu ini sebagai ujian integritas tata kelola. Jangan sampai kebijakan konservasi dijadikan kedok atau dibarengi dengan kepentingan yang merugikan rakyat dan alam.

Sekjend GMPK DPD Banten M. Fajri Ridwan, S.IP. mengatakan bahwa "Badak Jawa adalah warisan dunia yang hanya tersisa di Ujung Kulon. Memindahkannya tanpa kepastian ilmiah yang kuat adalah hal yang tidak pantas dilakukan. Ujung Kulon adalah tanah sakral yang menyimpan sejarah, ritual adat, dan identitas Banten. Izin PT CSD harus dicabut secara permanen agar tidak ada lagi bayang-bayang ancaman tambang di kawasan ini" tuturnya.

Kami mendesak pemerintah untuk:

1. Membatalkan wacana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo.

2. Memprioritaskan penguatan konservasi di habitat aslinya.

3. Mencabut secara permanen izin penambangan PT CSD dan memastikan tidak ada aktivitas ekstraktif di sekitar TNUK.

4. Melibatkan masyarakat adat, Pemerintah Provinsi Banten, dan pakar independen dalam setiap keputusan terkait masa depan Badak Jawa.

5. Ujung Kulon harus tetap utuh. Badak Jawa harus tetap di rumahnya. Ini bukan hanya soal satwa, melainkan soal martabat, sejarah, dan masa depan Banten.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Amon Nusantara